SiwinduMedia.com – Indonesian Politics Research & Consulting (IPRC) menyebut hanya ada 4 orang terkuat yang masuk dalam bursa pencalonan Bupati Kuningan 2024.
Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif IPRC, M Indra Purnama, menjawab pertanyaan wartawan usai diskusi publik menjelang Pemilukada Kabupaten Kuningan di Otaku Cooffe & Roastery, Jalan Baru Awirarangan, Kuningan, Kamis siang (4/7/2024).
“Saya lihat akan ada 3 pasang calon (Bupati dan Wabup Kuningan). Tapi kemungkinan besar akan head to head. Head to headnya siapa, silahkan nanti dilihat,” kata Indra menjawab pertanyaan wartawan.
Soal sosok yang sudah muncul beberapa ke publik, Indra menyebut hanya ada 4 orang terbaik saja saat ini yang muncul. Yakni H Yanuar Prihatin MSi (Anggota DPR RI Fraksi PKB), Dr H Dian Rachmat Yanuar MSi (Sekda Kabupaten Kuningan), dan 2 kader internal PDIP, yakni HM Ridho Suganda SH MSi dan Rana Suparman SSos.
“Saya lihat ada Pak Yanuar, kemudian Pak Dian. Kalau Pak Rana dan Pak Ridho saya pikir kansnya sama-sama nih di PDIP. Diluar itu saya belum melihat. Karena sejauh ini yang muncul dan punya potensi agak tinggi ya berempat itu. Tapi terlepas apakah calon-calon yang tidak termasuk ke dalam Koalisi ini akan bikin poros baru atau melebur dengan poros yang sudah ada,” ujarnya.
Meski dia menyebut hanya ada 4 terkuat yang muncul sebagai Calon Bupati Kuningan, namun Indra menyebut juga semua nama yang kini sudah muncul ke publik adalah mereka yang serius maju di Pilkada Kuningan 2024.
“Kalau dari 11 nama yang dimunculkan, kayaknya serius semua nih. Kalau terkait ada yang mundur atau nanti ada yang mundur, saya pikir prosesnya sudah dilakukan, karena logistiknya sudah dikeluarkan juga,” sebutnya.
Kesemuanya yang sekarang sudah muncul, Indra menyebutnya merupakan tokoh-tokoh yang kuat. Seperti Dr H Dian Rachmat Yanuar MSi, Ia mengatakan adalah tokoh kuat secara internal di Kabupaten Kuningan. Kenapa Dian dipermasalahkan soal netralitas ASN?, karena memang Dian mempunyai pasukan ASN.
“Pak Dian ini sosok yang kuat di Kabupaten Kuningan. Makanya dipermasalahkan soal netralitas ASN-nya. Nanti bisa terjadi polarisasi di sana,” tuturnya.
Maka dari itu, Indra mengingatkan seluruh ASN di Kabupaten Kuningan agar sebisa mungkin dapat menjaga jarak dengan proses politik agar tidak terpolarisasi. Namun secara pribadi dipersilahkan saja, yang penting tidak ikut mengkampanyekan, membantu nempel-nempelin program, membantu logistik, dan sebagainya yang bersentuhan dengan proses politik.
“Kalau memang akan terjadi polarisasi ASN di Kabupaten Kuningan, saya melihat lebih dominan ke Pak Dian daripada ke Pak Ridho, karena secara langsung atasan ASN kan Pak Dian selaku Sekda,” tuturnya.
Indra melihat di Pilkada Kuningan akan terjadi Koalisi gemuk untuk melawan Koalisi yang mengusung Sekda Dian. Kecuali kalau memang kemudian ada partai-partai yang mempunyai kans besar pecah.
“Katakanlah kalau Pak Dian mencalonkan sendiri dengan Golkar, kemudian PDIP mengambil satu partai yang perolehan kursinya tidak terlalu tinggi untuk hanya mencapai persyaratan, itu sangat mudah,” ungkap Indra.
“Tapi politik itu dinamis, sehingga kemungkinan-kemungkinan bisa terjadi nanti. Di beberapa daerah saja terjadi untuk melanggengkan hegemoni partai besar,” imbuhnya.
Masih soal Koalisi, ia berpandangan justru yang menarik adalah Pilgub, karena akan lebih mudah Koalisi Pilgub dibanding Koalisi Pilwalkot atau Pilbup. Karena ini akan berkaitan dengan isu visi misi yang akan ditawarkan.
“Kalau berbeda partai akan agak susah dan kaku untuk dimusyawarahkan. Tapi kemungkinan nanti akan ada Deklarasi Koalisi yang linear dari Provinsi hingga daerah,” ungkapnya.
Terkait survei, Indra mengatakan, rencananya IPRC akan melakukannnya pada Agustus 2024, karena akan melihat pasca pendaftaran pasangan calon ke KPU, meskipun saat ini sudah banyak muncul bakal calon Bupati/Wabup Kuningan.
“Kecuali ada kejutan dropting dari tingkat pusat sperti di Bandung. Di Bandung itu di Gerindra ada dropting dari pusat, sehingga konstelasi berubah. Kalau di Kabupaten Kuningan sejauh ini kan gak ada isu itu,” kata Indra.
Lalu soal rekomendasi, Ia mengungkapkan hingga saat ini memang di semua daerah belum ada rekomendasi, karena yang dimunculkan baru sebatas surat penugasan. Apalagi surat penugasan itu bisa ke beberapa orang dari setiap partai politik.
“Para bakal calon yang sudah diberikan surat tugas nanti pasti akan dicek juga sejauh mana si calon ini bisa gendong partai. Bisa menarik partai, bisa menarik dalam tanda kutip logistik, kemudian juga suara pemilih tentunya,” pungkas Indra.