Suksesi Kepemimpinan

SiwinduMedia.com – Dalam ilmu manajemen, menetapkan pemimpin adalah bagian sangat penting bagi kelangsungan suatu organisasi; baik perusahaan, organisasi sosial kemasyarakatan, maupun institusi/lembaga pemerintah apalagi organisasi pemerintahan suatu daerah, terlebih negara.

Hampir semua buku tentang manajemen menyatakan bahwa keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sangat bergantung pada siapa yang memimpin. Bahkan, ada jargon yang menyatakan lebih baik dipimpin orang yang baik, dan mampu, walau aturan manajemen dan organisasinya kurang baik, daripada memiliki aturan organisasi yang baik tapi dipimpin oleh orang yang tidak baik karena orang yang tak baik selalu bisa memanipulasi aturan, betapapun baiknya aturan itu.

Kita menyaksikan banyak perusahaan yang begitu mengalami pergantian pemimpin langsung melejit maju pesat. Namun, ada juga yang setelah pergantian pemimpin mengalami kemunduran. Begitu juga dengan daerah atau negara.

Mengingat pentingnya posisi pemimpin, maka dalam manajemen modern, salah satu tolok ukur keberhasilan seorang pemimpin di semua tingkatan adalah kemampuannya untuk mempersiapkan penggantinya yang lebih baik daripada dirinya, dalam suatu proses suksesi kepemimpinan yang tertib.
Presiden Jokowi memang telah menorehkan berbagai kebijakan yang sangat mendasar untuk negara ini, antara lain kebijakan satu harga untuk BBM di seluruh Indonesia.

Hal itu amat meringankan biaya hidup saudara-saudara kita di Lembah Baliem, Wamena, di Pegunungan Jaya Wijaya, Papua, dan lain-lain, di mana harga BBM biasanya sepuluh kali lipat dari harga di Jakarta.
Juga bagi saudara-saudara kita di hulu Sungai Kapuas, Barito, Mahakam, dan Iain-lain yang harga BBM-nya bisa lima kali dari Jakarta karena harus dibawa dengan perahu kelotok ke hulu sungai.

Baca Juga:  PDIP Tanggapi Hasil Survei Jamparing Research, Nuzul : Jangan Menggiring Opini

Dibubarkannya Petral juga memberikan kepuasan publik yang luar biasa dan mengurangi biaya. Sejak Presiden Soeharto hingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kebutuhan minyak kita, sebagai importir minyak yang besar, diatur oleh satu perusahaan di Singapura.

Di seluruh pelosok negeri, ada pembangunan infrastruktur. Puluhan bandara, pelabuhan laut, bendungan, jalan tol, jalan-jalan negara, MRT, LRT, kereta cepat, internet, dan masih banyak lagi. Juga penguasaan saham mayoritas Freeport yang sudah menjadi wacana sejak lama, baru berhasil dilaksanakan di era Jokowi (Desember 2018), setelah hampir 50 tahun Freeport McMoran jadi pemegang saham mayoritas. Ini prestasi amat besar. Bukan hanya dari sisi dividen, melainkan juga dari kebijakan perusahaan ketika pemegang saham mayoritas yang menentukan, termasuk kebijakan pembuatan smelter di Gresik.

Pengambil alihan sumber-sumber minyak dan gas potensial di Blok Rokan di Riau dari Chevron dan Blok Mahakam di Kalimantan Timur dari Total Indonesie juga tergolong fenomenal. Kita juga menyaksikan pembangunan sektor pariwisata sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan tujuan wisata baru dengan kecepatan yang tidak terbayang sebelumnya, seperti di Raja Ampat, Labuan Bajo, dan Danau Toba.

Juga terjadi modernisasi alutsista TNI. Kita memperkuat pertahanan nasional dengan puluhan jet tempur canggih, kapal selam, dan lainnya. Sebagian dengan menghidupkan industri nasional. Produksi Pindad untuk senapan serbu tak kalah dari buatan Eropa atau AS.

Baca Juga:  Menanam Nilai, Menuai Generasi: Pentingnya Pendidikan Karakter di Sekolah

Kemudian, pemindahan ibu kota yang sudah dicita-citakan sejak lama ke Kalimantan Timur. Juga hilirisasi tambang, yang sangat bermanfaat bagi perkembangan negara kita ke depan karena tidak mungkin RI menjadi negara maju kalau kita hanya menjadi pengekspor bahan mentah yang murah harganya.

Di bidang politik, patut dipuji pelarangan HTI, FPI, JDI, JT, MIT, dan sejenisnya yang tujuan perjuangan ideologinya untuk mengubah bentuk negara jadi negara khilafah. Baru di masa Jokowi, ormas-ormas yang mengganggu dan berpotensi mengubah dasar negara ini dilarang. Tentulah Jokowi berharap kebijakan-kebijakan itu bisa dilanjutkan.

Kita sungguh mengagumi suksesi kepemimpinan di China yang hanya dalam 50 tahun telah membawa kemajuan fenomenal bagi negara berpenduduk lebih dari satu miliar jiwa itu. Proses suksesi kepemimpinan nasional di China yang sistem politiknya sejak 1949 dikendalikan Partai Komunis China (PKC) terjadi di forum kongres partai tunggal itu.

Di Singapura, pendiri dan perdana menteri pertama, Lee Kuan Yew, telah membawa modernisasi yang luar biasa bagi Singapura yang awalnya kampung kumuh, yang warganya suka meludah di mana-mana, menjadi negara maju yang modern dan tertib. Kalau Lee ingin terus menjadi penguasa Singapura sampai ia meninggal, tentu rakyat mendukung. Akan tetapi, ia memilih untuk menyiapkan penggantinya, yaitu Goh Chok Tong.

Untuk Indonesia yang berpenduduk 280 juta dengan daratan seluas hampir 2 juta kilometer persegi (km2) dan lautan sekitar 3,2 juta km2 dengan lebih dari 17.000 pulau serta memiliki potensi sumber daya alam demikian hebat ini, tidak boleh main-main dalam menempatkan pemimpin di semua tingkatan. Mulai dari kepala desa, lurah, camat, wali kota, bupati, gubernur, menteri, apalagi presiden. Juga pejabat-pejabat birokrasi, kepolisian dan militer, partai politik, serta direksi dan komisaris BUMN.
Juga di perusahaan-perusahaan swasta karena pemimpin memang memegang peranan yang sangat strategis bagi maju mundurnya sebuah institusi atau organisasi. Yang juga bisa membawa maju atau mundurnya sebuah negara ataupun suatu daerah.

Baca Juga:  Soliditas Parpol Koalisi Apapun, Biarkan Berjalan!

Hanya saja tak boleh dilupakan, mencari pemimpin berikutnya yang lebih baik di semua tingkatan tentu harus memenuhi unsur obyektivitas. Tidak nepotisme (cenderung memilih anggota keluarga), tidak kolusi (cenderung memilih teman), tidak money politics (cenderung menjual jabatan), tidak patron-client (memberikan perlindungan dan mendanai dana untuk beberapa orang) ataupun berdasarkan buying politic (mahar politik). Tetapi menganut meritokrasi yang berdasarkan merit system yaitu memilih pemimpin dengan pertimbangan kompetensi dan akhlak yang baik.

Seharusnyalah bagi kita di Indonesia, di semua tingkat kepemimpinan itu, termasuk untuk Pilkada di Kabupaten Kuningan, ada upaya maksimal dari elite partai politik lokal untuk menyiapkan calon pemimpin putra-putri terbaik daerah yang memiliki kapabilitas dan berintegritas atau tidak mempunyai cacat moral. Semoga.

 

Ditulis oleh : Uha Juhana

Ketua LSM Frontal

Cek Juga

Paslon Dirahmati Kutuk Cara-Cara Kampanye Menghasut dan Adu Domba

Paslon Dirahmati Kutuk Cara-Cara Kampanye Menghasut dan Adu Domba

SiwinduMedia.com – Tim pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wabup Nomor Urut 01 Dian-Tuti, tiba-tiba menggelar …