siwindumedia.com Berita Kuningan dan Indonesia Terbaru Hari Ini
SiwinduMedia.com – Pembentukan Provinsi Cirebon yang telah digagas sejak belasan tahun lalu, rupanya sudah menjadi keniscayaan yang harus didukung masyarakat Ciayumajakuning (Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan).
Belakangan, wacana pembentukan Provinsi Cirebon kembali mencuat sebagai bentuk keinginan sejumlah pihak, agar beberapa daerah di wilayah timur Provinsi Jabar dapat mandiri dengan membentuk Provinsi sendiri. Terlebih banyak potensi yang cukup menjanjikan jika Provinsi Cirebon ini segera terbentuk.
Pejabat senior Ciayumajakuning yang juga birokrat Kabupaten Kuningan yang kini menjabat Sekretaris DPRD, Dr H Deni Hamdani SSos MSi, menyatakan dukungan penuhnya terhadap rencana pembentukan Provinsi Cirebon. Ia bahkan menawarkan agar Kertajati Kabupaten Majalengka nantinya dijadikan sebagai Ibukota Provinsi Cirebon.
“Saya setuju atas rencana pembentukan Provinsi Cirebon itu. Sudah saatnya kita mandiri untuk mengoptimalkan berbagai potensi yang ada di wilayah Ciayumajakuning, tentunya dengan kita ada dalam wilayah Provinsi yang baru nanti, yaitu Provinsi Cirebon yang telah digagas sejak lama,” kata Deni kepada SiwinduMedia.com di gedung DPRD Kuningan, Senin (28/10/2024).
Menurut Deni, pembentukan Provinsi Cirebon akan lebih mempermudah pelayanan dan pengelolaan masyarakat serta percepatan pembangunan di Wilayah 3 Cirebon dengan potensi besar di bidang pangan, energi, ekonomi dan pariwisata yang dimiliki.
Dikatakan, percepatan pelayanan, kemajuan dan kesejahteraan masyarakat menjadi dasar moral dari pembentukan Provinsi Cirebon ini. Sehingga pembentukan Provinsi Cirebon ini wajib didukung.
“Kita akan menyeimbangkan bagaimana solusinya masyarakat sejahtera! Kita tidak perlu bicara kewenangan segala macam lah, terlepas dari zona provinsi dan lain sebagainya ya kita buat masyarakat semuanya.” ujar Deni.
Selain itu ia juga menambahkan bahwa sekarang dengan posisi Jawa Barat dengan jumlah penduduk 50 juta jiwa, tentunya menjadi beban yang berat. Namanya pemerintahan mestinya melayani dan mensejahterakan masyarakatnya.
“Targetnya seperti apa kan? Kalau masih dikontrol oleh provinsi yang demikian besar ini dengan permasalahan Kota Bandung yang rumit, sampahnya, lalu lintasnya kemudian juga kepadatan penduduknya, tata ruangnya, lingkungannya. Kemudian ditambah lagi dengan Bogor Raya sama juga seperti itu penyangga Jakarta, atau kawasan purwasuka juga sebesar itu juga ya,” sebut Deni.
Deni juga mengungkapkan bahwa beberapa daerah yang terdampak hal tersebut di antaranya adalah wilayah Jawa Barat timur seperti Kabupaten Kuningan, Indramayu Majalengka, Cirebon dan Kota Cirebon. Dengan otomatis jika ingin percepatan bagaimana pelayanan berfungsi, hak masyarakat mendapatkan kesehatan yang layak dan ideal, pendidikan yang layak dan ideal, pekerjaan yang layak, kenapa tidak?.
“Cirebon juga, orang Kuningan juga, orang Majalengka juga bisa memberikan satu pemikiran kenapa tidak kita membentuk Provinsi Cirebon?,” ungkapnya.
Bagi Deni, pembentukan Provinsi Cirebon ini bukan hanya sekedar persoalan wilayah yang terlalu luas, namun ini sudah menjadi masalah percepatan kesejahteraan masyarakat yang harus segera dilakukan, terlebih wilayah tiga Cirebon hari ini menjadi wilayah dengan banyaknya kasus kemiskinan yang terjadi, padahal wilayah tersebut merupakan wilayah strategis.
“Dengan posisi Kabupaten Cirebon, Kuningan, Majalengka, Indramayu yang demikian strategis ini, ya bukan berarti kita bicara adil tidak adil pembangunannya, tapi kita bicara percepatan itu bagaimana?,” pungkas Deni.
Deni bukan hanya melihat posisi strategis dari wilayah tersebut, namun ia justru melihat wilayah strategis tetapi wilayah tersebut merupakan wilayah dengan angka kemiskinan yang cukup tinggi. Ia melihat adanya ketidaksesuaian antara kebijakan pemerintah provinsi terhadap wilayah tersebut (Ciayumajakuning, red).
“Wilayah Tiga Cirebon ini kantong kemiskinan loh! Kuningan, Indramayu, Kabupaten Cirebon dan Majalengka itu sebagai kantong kemiskinan. Artinya, ada kebijakan yang belum linear antara kabupaten atau kota dengan provinsinya,” ucapnya.
Menurut kacamata Deni, terdapat beberapa faktor yang menjadi sebab ketidaksesuaian tersebut. Salah satunya adalah banyaknya resource potensi dari wilayah tiga Cirebon yang diambil oleh provinsi, namun wilayah tiga Cirebon tidak diberikan ruang serta sokongan untuk bertumbuh lebih baik, dalam artian pemerintah provinsi tidak serius dalam mengembangkan daerah tersebut.
“Indramayu, Cirebon kan kantong pangan padi kan? Palawija segala macam. Tapi kenapa kok di sini wilayah tiga cirebon tinggi angka kemiskinannya, makin ekstrim lagi. Jadi harus ada satu terobosan pemerintahan. Ya salah satunya menurut saya kacamata saya ya, kenapa tidak?,” tuturnya.
Hal itu yang paling mendasar menurut Deni sebagai dasar pembentukan Provinsi Cirebon, karena menurut Deni semakin kecil wilayahnya, maka semakin cepat pertumbuhannya. “Semakin simpel pemerintahan dibentuk semakin mudah memberikan pelayanan kepada masyarakat,” tutur Deni.
“Maka dari itu, Provinsi Cirebon itu kalau dibentuk akan semakin simpel kedekatan antara provinsi dengan masyarakatnya,” imbuhnya.
Ia juga menegaskan, kepada pihak legislatif atau anggota dewan di tingkat Provinsi Jawa Barat, seharusnya ikut mengkaji dan mengawal proses pembentukan Provinsi Cirebon demi memberikan kesejahteraan bagi masyarakat di wilayah tersebut.
“Pembentukan provinsi Cirebon ini wajib dikaji juga oleh dewan Jawa Barat yang Dapil wilayah tiga Cirebon. Wajib mereka itu, wajib dong. Impact dari mereka buat wilayah tiga Cirebon seperti apa, gitu kan?,” pungkas Deni.
