SiwinduMedia.com – Penggantian mendadak Pj Bupati Kuningan Dr Drs H Iip Hidajat MPd disinyalir telah merusak tatanan pengelolaan pemerintahan daerah, demokrasi dan partisipasi publik.
Kritik itu disampaikan Ketua LSM Frontal, Uha Juhana, usai menghadiri pisah sambut Pj Bupati Kuningan dari Dr Drs H Iip Hidajat MPd kepada Dr H Agus Toyib MSi, di Pendopo Kuningan, Selasa (5/11/2024).
Menurut Uha, keputusan Mendagri tersebut diambil hanya didasarkan pada surat permohonan pencopotan yang diusulkan oleh 3 partai politik pendukung atau pengusung salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kuningan, yakni Partai Golkar, Partai Gerindra dan Partai Nasdem yang ditujukan kepada Mendagri.
“Kesalahan fatal dari pihak Kemendagri langsung merespon adanya surat tersebut tanpa terlebih dahulu melakukan langkah konfirmasi atau tahapan konsultasi, baik dengan DPRD Kuningan maupun pihak-pihak lainnya yang terkait,” kata Uha.
Seharusnya, lanjut Uha, Kemendagri terlebih dahulu melakukan proses monitoring, evaluasi bahkan penilaian objektif atas kinerja dari Pj Bupati Kuningan Iip Hidajat yang hanya menyisakan sekitar 1 bulan lagi masa tugasnya. Maka disinilah diperlukan adanya kearifan dan kebijaksanaan dari Pemerintah Pusat sebelum mengambil sebuah kebijakan yang strategis.
“Jangan sampai pada akhirnya sebuah kebijakan yang diambil karena informasi yang salah atau sepihak, justru malah membuat polemik dan masalah di kemudian hari untuk masyarakat Kuningan,” ujarnya.
Bisa dibayangkan, kata Uha, jika suatu waktu atau setiap ada ketidaksukaan terhadap seorang pejabat publik, lantas partai yang kebetulan saat ini sedang berkuasa lalu dengan mudahnya mengajukan surat permohonan penggantian dan pasti dikabulkan.
Uha juga mempertanyakan fungsi yang melekat dari DPRD, fungsi dari Inspektorat daerah serta fungsi adanya evaluasi atas indikator kinerja selama ini. Buat apa juga ada lembaga resmi yang mengawasi jalannya pemerintahan jika tidak dipakai dan hanya menghabiskan anggaran uang rakyat saja, tentu tutur Uha, itu semua tidak ada artinya sama sekali.
“Apalagi redaksi dalam surat aduan itu sangat tidak adil, tendensius dan dzalim, dengan melimpahkan semua masalah dan kesalahan pada orang yang baru menjabat. Kalau melihat isi dari tulisannya jelas sekali memakai bahasa birokrat,” sebut Uha.
Meski demikian, Uha mengaku tidak mempermasalahkan surat itu, karena berkirim surat merupakan hak untuk berdemokrasi. Tapi hal itu menurutnya, jauh dari objektif dan disayangkan sangat politis dengan bertujuan menjatuhkan kehormatan orang atau menyerang pribadi dari Pj Bupati Kuningan Iip Hidajat, yang belum tentu juga kebenarannya dan sesuai dengan hal apa yang dituduhkan kepadanya dapat dibuktikan benar atau salah.
“Tentu kita semua prihatin dengan adanya kejadian ini. Kasihan Pak Iip, satu bulan menjelang pensiun dihabisi, bukan malah diapresiasi di ujung masa akhir pengabdiannya. Karena orang itu pasti ada baiknya dan tidak mungkin salah terus,” ucap Uha.
Yang sangat disayangkan dan menjadi sorotan luas secara nasional, masih kata Uha, pada akhirnya adalah orang Kuningan secara keseluruhan. Orang Kuningan bisa dianggap sangat ‘sadis’, sampai ada yang mempertanyakan seperti itu, sehingga membuat rusak nama baik Kuningan.
Kalaupun Pj Bupati Kuningan Iip Hidajat harus diganti, sambung Uha, lalu apa yang bisa diperbuat dengan waktu hanya 1 bulan ke depan?. Atau katakanlah dosa dari Iip sangat berat, itu bisa ditindak setelah yang bersangkutan berhenti atau pensiun.
Lebih kagetnya lagi, Uha melihat ternyata banyak masyarakat Kuningan yang menyukai dan mencintai gaya kepemimpinan dari Pj Bupati Kuningan Iip Hidajat yang dikenal ramah, rendah hati dan kolaboratif. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, membuatmu bertindak tidak adil.
“Kita semua tahu siapa yang merancang, menyusun dan menetapkan APBD Kuningan tahun 2024. Jangan sampai menepuk air di dulang memercik ke muka sendiri. Masyarakat Kuningan sudah cerdas siapa yang melaporkan, apa yang menjadi target pelaporan dan siapa saja yang bermain dalam pelaporan. Semuanya akan berbalik kepada dirinya sendiri, senjata makan tuan,” tandas Uha.