
SiwinduMedia.com – Tak hanya Bupati dan Wabup terpilih, Dian Rachmat Yanuar dan Tuti Andriani, penolakan mobil dinas juga dilakukan oleh 4 pimpinan DPRD Kabupaten Kuningan.
Ketua DPRD Kuningan Nuzul Rachdy, menegaskan 4 pimpinan Dewan telah bersepakat untuk menolak fasilitas dalam bentuk kendaraan / mobil dinas. Penolakan mobil dinas tersebut dilakukan dalam rangka efisiensi anggaran pada pelaksanaan APBD Kuningan Tahun Anggaran 2025.
“Ya, kita (pimpinan DPRD, red) juga menolak fasilitas kendaraan dinas. Kondisi anggaran tidak memungkinkan, harus mengedepankan efisiensi untuk lebih mengutamakan kepentingan masyarakat,” tegas Zul, sapaan akrabnya, saat diwawancarai sejumlah jurnalis di gedung Dewan, Rabu (12/2/2025).
Lebih lanjut Plt Ketua DPC PDIP Kuningan ini menuturkan, meskipun dalam melaksanakan tugasnya tidak menggunakan kendaraan dinas, Zul memastikan kinerja pimpinan Dewan tidak akan terganggu. Sebab untuk transportasi bisa menggunakan kendaran pribadi masing-masing pimpinan Dewan.
“Ya gak apa-apa (tidak pakai kendaraan dinas). Yang penting kinerja bisa berjalan dengan baik. Toh kita punya kendaraan pribadi, bisa kita pakai untuk kedinasan,” tutur Zul.
“Kalau plat nomor merah bisa atau tidak dipakai di mobil pribadi kita (pimpinan DPRD, red), nanti akan dikoordinasikan dengan Polres dulu,” imbuhnya.
Adapun 4 pimpinan DPRD Kabupaten Kuningan saat ini, terdiri dari Ketua Nuzul Rachdy (PDIP) dan 3 Wakil Ketua, H Ujang Kosasih (PKB), Saw Tresna Septiani (Partai Golkar), dan Dwi Basyuni Natsir (PKS).