siwindumedia.com Berita Kuningan dan Indonesia Terbaru Hari Ini
SiwinduMedia.com – Pasca pertemuan 4 pimpinan Parpol bersama Bupati Kuningan H Acep Purnama, di RM Cibentang, Selasa sore (11/4/2023), sejumlah pihak langsung memberikan sorotan.
Sorotan tajam datang dari aktivis pemuda, Dr Mas Kana Kurniawan SHI MAHk. Ia menuding pengawasan DPRD Kabupaten Kuningan saat ini cukup lemah, sehingga sangat mudah “dilumpuhkan” oleh pihak eksekutif.
Pernyataannya itu bukan tanpa alasan. Sebab pertemuan 4 Fraksi terdiri dari PDIP, PKB, PAN, dan Gerindra, di RM Cibentang kemarin sore, terlebih dihadiri pula oleh pucuk pimpinan eksekutif (Bupati Acep Purnama), jelas menandakan adanya kelemahan. Meskipun 4 Fraksi lainnya kemungkinan berada di luar kelompok ini.
“Tidak mustahil, pertemuan Cibentang kemarin sore itu adalah ajang kompromi di tengah rencana perombakan AKD (Alat Kelengkapan DPRD). Deal-dealan posisi sangat memungkinkan walaupun hal tersebut akan ditampik,” kata Dr Kana, kepada SiwinduMedia.com, Rabu (12/4/2023).
Kana yang merupakan Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda PUI itu mengungkapkan, pertemuan fraksi-fraksi DPRD bersama eksekutif, jelas pula sebagai bentuk lemahnya pengawasan legislatif terhadap Pemda Kuningan. Bahkan Ia berani mengatakan, DPRD Kuningan mudah dilemahkan oleh eksekutif.
“Bargaining fraksi-fraksi DPRD Kuningan sangat rentan dan lemah, sebagai sebuah sikap fungsi pengawasan terhadap eksekutif. Bahkan ada kecenderungan mudah dilumpuhkan, kalau berkaca dari peristiwa heboh yang lalu-lalu,” tuding Kana.
Hal ini, lanjut mantan aktivis Ikatan Mahasiswa Kuningan (IMK) Wilayah Cirebon itu, merupakan sebuah absurditas dan anomali di tengah pengawasan publik terhadap kasus “gagal bayar” yang melahirkan pansus di DPRD.
“Sehingga rakyat perlu mempertanyakan ulang, sejauh mana DPRD menjalankan fungsinya sebagai penyambung lidah rakyat,” ungkap Kana.
Seperti diketahui sebelumnya, 4 Fraksi DPRD terdiri dari Fraksi PDIP, Fraksi PKB, Fraksi Gerindra dan Fraksi PAN, melakukan pertemuan mendadak sekaligus buka puasa bersama Bupati Kuningan H Acep Purnama di RM Cibentang, Selasa sore kemarin.
Agenda tersebut terkait rencana perubahan AKD yang Rabu siang ini akan diparipurnakan. Namun pertemuan sekaligus buka puasa bersama tersebut menuai pro kontra.
Sejumlah pihak mempertanyakan ketegasan Pemda Kuningan, yang seharusnya dapat mengawal kebijakan Presiden Jokowi terkait larangan ASN dan pejabat melaksanakan buka puasa bersama.
