Sepakat, NU dan Muhammadiyah Kompak Tolak Politik Identitas Pada Pemilu 2024

Siwindumedia.com – Dua organisasi keagaamaan terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, sepakat menolak politik identitas dalam Pemilu 2024.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Pengurus Besar NU Yahya Cholil Staquf atau yang biasa disapa Gus Yahya usai menerima Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir di kantornya, Kamis 25 Mei 2023.

“Kami sepakat menolak politik identitas dalam pemilu 2004 karena identitas menyandarkan penggalangan dukungan berdasarkan identitas primordial tanpa kompetisi yang lebih rasional menyangkut hal-hal yang lebih visioner, “ujarnya saat menerima kunjungan PP Muhammadiyah, di Kantor PBNU, Kamis, (25/5/2023).

Gus Yahya menyatakan, dalam kontestasi politik nasional, NU dengan Muhammadiyah memiliki panggilan moral untuk hadir dengan tanpa merasa paling benar sendiri.

“Dengan begitu, kami bersepakat untuk mengedepankan kepemimpinan moral dalam menghadapi Pemilu 2024,” sambungnya.

Senada dengan itu, Haedar Nashir ikut angkat suara menjelaskan soal pengertian primordial. Menurut pandangannya, primordial terdiri dari sesuatu yang mengatasnamakan agama, ras, suku dan golongan yang sering disebut SARA.

“Karena menyandarkan dengan itu, maka sering terjadi politisasi sentimen atas nama agama ras suku golongan yang akhirnya membawa ke arah polarisasi,” tambah dia.

Haedar  juga mewanti, primordial bukan hanya secara inklusif bahkan di tubuh setiap komunitas golongan bisa terjadi friksi atau gesekan. Dia berharap, setiap kontestasi, tidak hanya soal politik dan pesta demokrasi bisa berjalan secara lebih damai tanpa menyeret politik identitas ke dalamnya.

“Mari kita berkontestasi mengedepankan politik yang objektif rasional dan di dalam koridor demokrasi,” pungkasnya.

Pertemuan yang dilakukan secara tertutup ini untuk melakukan silahturami serta isu kebangsaan terkini, termasuk soal Pemilu 2024.

Usai pertemuan, kedua pimpinan ormas Islam tebesar di Indonesia ini sepakat tidak menolerasi segala bentuk politik identitas dengan mengatasnamakan agama, ras, dan suku atau golongan tertentu.

Selain itu mendorong terciptanya kepemimpinan moral saat pesta demokrasi nanti.