Diketahui, terdapat kasus-kasus kecurangan dalam proses PPDB 2023 di sejumlah daerah, salah satunya di Kota Bogor. (Foto: siedoo.com)

Sistem Zonasi Pendidikan Sering kali Dikeluhkan, Begini Solusi dari Cak Imin

Dian Adianto 9 Juli 2023 Pendidikan, Sekolah 52 Views

Siwindumedia.com – Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar meminta pemerintah untuk memeratakan kualitas pendidikan di Indonesia agar tidak ada lagi kecurangan dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem zonasi.

Cak Imin menanggapi proses Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2023 melalui jalur zonasi. Karena sistem tersebut dirasa bermasalah di sejumlah daerah, salah satunya, di Kota Bogor, Jawa Barat.

Wali Kota Bogor Bima Arya mengaku menerima 300 aduan terkait PPDB. Selain di Bogor, masalah serupa turut terjadi di beberapa daerah lain.

Kecurangan yang ditemukan termasuk indikasi manipulasi, seperti pindah Kartu Keluarga (KK), menumpang KK saudara atau orang lain yang tidak dikenal rumahnya dekat sekolah tujuan dengan membayar sejumlah biaya.

Gus Imin mengatakan jalur zonasi dalam PPDB itu ingin memberi kesempatan sama bagi masyarakat untuk mengakses pendidikan bermutu.

“Niat baiknya zonasi itu memberi kesempatan kepada semua kalangan masyarakat untuk bisa mengakses pendidikan yang bermutu. Itu niatnya,” kata Cak Imin kepada wartawan di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Sabtu (8/7/2023).

Baca Juga: Curhat Cak Imin Terkait Semangat Maju jadi Cawapres di Pemilu 2024

Cak Imin mengatakan keinginan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan bermutu ini sangat tinggi. Untuk itu, banyak masyarakat yang memalsukan alamat di wilayah pendidikan yang ‘berkualitas’ itu.

“Tapi karena motivasi untuk berebut lembaga pendidikan yang bermutu ini tinggi, orang berebut memalsukan alamat di zona-zona pendidikan yang berkualitas itu. Ini penyakit yang saya kira memprihatinkan ya, semua bangsa kita, masyarakat kita ini sukanya begitu, merebut sesuatu yang bagus dengan cara yang nggak bagus. Meminta target yang berkualitas tapi dengan menghalalkan segala cara,” tuturnya.

Namun, karena kualitas pendidikan belum merata, akhirnya banyak orang yang memalsukan identitas alamat mereka.

“Ini penyakit yang saya kira memprihatinkan ya, semua bangsa kita, masyarakat kita, ini sukanya begitu, merebut sesuatu yang bagus dengan cara yang enggak bagus,” ujar Muhaimin.

Ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menilai, pemerataan kualitas pendidikan terbilang lambat. Ia menyebutkan, sekolah swasta yang berkualitas memang sudah banyak, tetapi tidak bisa diakses semua kalangan karena biayanya yang mahal.

Baca Juga: Sejumlah Pekerja di Kota Banjar Inginkan Muhaimin Iskandar Jadi Presiden atau Wapres

“Nah (sekolah) negeri ini juga harus berinovasi, ini pemerintah harus punya kemauan ekstra cepat untuk memperbanyak sekolah-sekolah bermutu yang diakses merata,” kata Muhaimin.

Cak Imin menyarankan dengan adanya masalah pada PPDB pemerintah harus memperbaiki kualitas pendidikan di semua wilayah zonasi.

“Karena itu, solusinya tidak ada cara lain, mari pemerintah mempercepat kualitas pendidikan yang merata di mana-mana tidak di satu zona tertentu tetapi semua harus naik kelas pendidikan kita,” tutur Ketum PKB itu.

Selain kualitas zonasi, kualitas pendidikan swasta dan negeri juga disorot Cak Imin. Karena adanya ketimpangan, ia meminta Kemendikbudristek bergerak untuk menyamakan kualitas pendidikan.

“Ini juga harus berinovasi ini pemerintah harus punya kemauan extra cepat untuk memperbanyak sekolah-sekolah bermutu yang diakses merata. Karena itu saya minta Kemendikbud atau Mendikbud untuk mempercepat promosi dan percepatan kualitas pendidikan kita,” tandasnya.