RM Cibentang Lagi-lagi Jadi Lokasi “Harmonisasi” DPRD dan Pemda! Kali Ini Jelang Ketuk Palu LPj APBD 2022

SiwinduMedia.com – Lagi-lagi, Rumah Makan (RM) Cibentang di Jalan Raya Cilowa-Kramatmulya, dijadikan lokasi “Harmonisasi” antara pimpinan DPRD bersama Bupati Kuningan dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Pertemuan eksekutif dengan legislatif yang digelar tertutup di RM ini, tak lain dalam rangka membahas sejumlah poin menjelang ketuk palu penerimaan Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Bupati, atas realisasi APBD Kuningan Tahun Anggaran 2022, Selasa (11/7/2023).

Tampak hadir langsung dalam pertemuan itu, pihak eksekutif terdiri dari Bupati Kuningan H Acep Purnama bersama Sekda H Dian Rachmat Yanuar, serta Sekretaris BPKAD Kuningan Otang Setiawan dan beberapa staf. Sedangkan dari Legislatif, hadir langsung Ketua DPRD Nuzul Rchdy, Wakil Ketua H Dede Ismail, Wakil Ketua H Ujang Kosasih, serta seluruh Ketua Fraksi.

Hampir satu jam mereka menggelar pertemuan serius di ruang bagian belakang. Sementara di kantor DPRD sendiri, rencananya siang tadi akan ada rapat Badan Anggaran (Banggar). Bahkan sejumlah pihak telah hadir, dan akhirnya balik kanan kala mendapat informasi rapat diundur, diduga akibat ada pertemuan di RM Cibentang.

Di RM Cibentang, usai pertemuan berlangsung, Ketua DPRD Nuzul Rachdy, mengatakan, Eksekutif dan Legislatif sebagai lembaga pemerintahan, Rabu besok (12/7/2023) akan menetapkan laporan pertanggungjawaban APBD TA 2022.

“Kita kan perlu ada harmonisasi antara eksekutif dan legislatif. Ya mensinergikan terhadap beberapa persoalan harus dicarikan jalan keluarnya. Maka kita berunding untuk mengharmonisasikan,” kata Nuzul saat diwawancarai SiwinduMedia.com.

“Karena kalau dulu kan ada rapat konsultasi. Karena sekarang tidak ada rapat konsultasi, ya kita anggap ini sebagai rapat konsultasi antara Legislatif dan Pemerintah Daerah,” tambahnya.

Lalu kenapa pertemuan tidak dilakukan di DPRD saja, menurut Zul, sapaan akrabnya, hal tersebut tidak menjadi masalah. Karena sesuatu yang tidak dilarang boleh dilakukan. “Misalkan makan siang, kan gitu (boleh, red),” ujarnya.

Terkait agenda rapat Banggar yang harusnya dilakukan siang ini, lanjut Zul, karena ada agenda mendadak yang telah diberitahukan kepada pihak-pihak terkait. Kemudian, DPRD juga akan melakukan konsultasi ke BPK RI, sehingga yang tadinya rapat paripurna akan dilaksanakan Kamis lusa (13/7/2023), maka dimajukan ke Rabu besok.

“Kita pajukan (rapat paripurna) ke hari Rabu besok, tadinya hari Kamis, kemungkinan sore. Kita besok paginya masih ada rapat yang sekarang tidak jadi. Setelah itu baru paripurna,” sebut Nuzul.

Sebagai penyelenggara pemerintahan, ungkap Zul, Eksekutif dan Legislatif harus harmonis, dan jangan sampai saling tegang, mengingat besoknya akan dilakukan ketuk palu LPj APBD 2022.

“Kan kalau pertanggungjawaban APBD itu ditentukan waktunya. Dulu Bupati menyampaikan 13 Juni, paling lambat harus disampaikan 13 Juli. Besok 12 Juli kita tetapkan. Jadi, tepat waktu lah. Insya Allah tidak ada masalah lagi. Yang pasti nanti semua tertuang dalam LPj,” pungkas Zul.