Belajar dari “Gagal” Bayar 2022, Pengamat: Pemkab Kuningan Segera Perbaiki Tata Kelola Keuangan

SiwinduMedia.com – Persoalan tunda atau gagal bayar seharusnya dapat dijadikan momentum bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuningan untuk segera memperbaiki tata kelola keuangan daerah, agar hal-hal seperti ini tidak terus terulang lagi dan lagi.

Demikian pernyataan tersebut disampaikan pengamat sosial politik Kuningan, Boy Sandi Kartanegara, kepada SiwinduMedia.com, dalam menyikapi akan segeranya diketuk palu Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Pelaksanaan APBD TA 2022.

Menurut Boy Sandi, perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan harus lebih realistis, dengan mempertimbangkan aspek-aspek kemampuan yang didasari pada perhitungan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masuk akal.

“Ambisi  pembangunan daerah yang ingin terus berlari, harus disesuaikan dengan kemampuan kaki dan asupan gizi,” sindir Boy, dalam keterangannya, Selasa (11/7/223).

Selain pertimbangan fiskal, kata Boy, perlu juga Pemkab Kuningan mempertimbangkan restrukturisasi kelembagaan. Hal ini dimaksudkan agar lebih efektif dan efisien, sehingga solusi tunda bayar ini bisa disikapi dari berbagai sisi.

“Sangat masuk akal jika Pemkab Kuningan merencanakan merger Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD), agar lebih ramping dan gesit menyikapi kondisi daerah yang sedang dalam kondisi sulit seperti saat ini,” ungkap Boy memberi solusi.

Jika Pemkab Kuningan bisa menghemat dalam belanja pegawai, lanjut pria gondrong berkacamata ini, maka belanja pembangunan bisa lebih meningkat, sehingga ketimpangan pemerataan pembangunan bisa sedikit demi sedikit teratasi.

“Mungkin ke-PU-an cukup 1 Dinas aja. Kemudian Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan juga bisa dimerger. Dan yang lebih keren adalah Bappenda dan BPKAD disatukan saja, agar Pengelolaan Keuangan lebih terukur didasarkan pada hasil pendapatan yang realistis. Ini cuma sekedar usulan,” tandas Boy.