Geram! Pemuda PUI Tolak Keras Pertemuan Aktivis LGBT se-ASEAN di Jakarta

Mumuh Muhyiddin 12 Juli 2023 Headline, Hukum 39 Views

SiwinduMedia.com – Sebagai bangsa yang beradab dan menjunjung tinggi kehormatan tiap warga negara sebagaimana Pancasila serta UUD 1945, Pengurus Pusat (PP) Pemuda Persatuan Umat Islam (PUI) menyatakan sikap terhadap pertemuan para aktivis LGBT yang akan digelar di Jakarta.

Hal itu disampaikan Ketua Umum PP Pemuda PUI, Dr Mas Kana Kurniawan SHI MHum, melalui keterangan persnya kepada SiwinduMedia.com, Rabu (12/7/2023). Dikatakan, pihaknya menolak secara tegas bentuk acara, propaganda para aktivis LGBT yang bertajuk ASEAN Queer Advocacy Week (AAW) yang diorganisir ASEAN SOGIE Caucus.

“LGBT adalah melawan fitrah dan kodrat terhadap manusia yang sehat jiwa dan akalnya, serta keberlangsungan hidup melalui keturunan,” kata Kana.

Aktivitas perilaku LGBT, lanjut Kana, adalah pelanggaran dalam semua ajaran agama tanpa terkecuali. Yang karenanya sangat bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan kehormatan manusia,” tutur Kana.

Dikatakan, PP Pemuda PUI meminta pemerintah untuk memaksimalkan pelayanan kesehatan jiwa dan fisik, baik bagi pelaku maupun korban aktivitas perilaku LGBT yang menyimpang melalui BPJS.

Baca Juga: Kantor MUI Diserang Orang Bersenjata Api! Pelaku Meninggal Dunia dan Tinggalkan Sepucuk Surat

“Perilaku LGBT bertentangan dengan Pancasila Sila Pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, Pasal 29 ayat (1), pasal 28 J UUD 1945,” tuturnya.

Pasal 28 J ayat 1, disebutkan, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Ayat 2, disebutkan, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang, dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain.

“Pada ayat 2 Pasal ini, disebutkan pula, untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis,” ungkap Kana.