SiwinduMedia.com – Jalan Tol Cileunyi- Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) akhirnya diresmikan Presiden Republik Indonesia, Joko widodo, pada Selasa (11/7/23) setelah 11 tahun masa pengerjaan. Jalan Tol yang menghubungkan Bandung, Sumedang, dan Majalengka ini memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan Bandara Internasional Kertajati.
Lamanya penegerjaan pembangunan Tol Cisumdawu yang selama 11 tahun mendapat banyak pertanyaan, Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta dan CEO Narasi Institute, Achmad Nur Hidayat (ANH) ikut mengkritik lamanya pembangunan tol ini dan menuntut kualitas terbaik untuk memastikan tidak ada masalah berarti di masa mendatang.
“Akhirnya pembangunan Tol Cisumdawu sudah rampung, walaupun pada peresmiannya, Jokowi menjelaskan bahwa pembangunan Tol Cisumdawu terhambat oleh pembebasan lahan dan pembebasan tanah, yang menyebabkan proyek ini mangkrak selama 11 tahun. Proyek yang pertama kali dibangun pada tahun 2011 ini akhirnya selesai dan memiliki panjang total 61,6 kilometer di tahun 2023,” ungkapnya, Senin (17/7/23)
Namun, Lanjutnya , Dirinya merasa prihatin mengenai proses pengerjaan yang lama selama 11 tahun, mempertanyakan pengelolaan proyek yang tepat serta menuntut agar tol ini dibangun dengan kualitas terbaik sesuai standar yang ada.
“Walaupun pak Jokowi juga mencatat bahwa pembangunan Tol Cisumdawu menghabiskan anggaran sebesar Rp18,3 triliun, dengan sekitar Rp9,07 triliun berasal dari anggaran pemerintah dan sisanya didapatkan melalui skema pembiayaan pemerintah dan badan usaha,” jelasnya
Kedepan, Proyek infrastruktur yang diadakan Pemerintah di masa depan seharusnya memperhatikan beberapa faktor, Pertama, Pemerintah harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyebab lamanya pengerjaan Tol Cisumdawu dan mengidentifikasi kendala pembebasan lahan serta pembebasan tanah untuk dihindari di proyek infrastruktur masa depan.
“ Kedua, Transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran proyek infrastruktur harus ditingkatkan untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan efisiensi penggunaan dana publik, Yang ketiga, Penyediaan layanan dan fasilitas di Tol Cisumdawu harus diawasi ketat untuk memastikan standar keselamatan dan kenyamanan bagi pengguna jalan tol,” tuturnya
Kemudian, yang keempat, Pemerintah perlu menjaga kualitas jalan tol dengan baik agar tidak terjadi masalah berarti di masa mendatang yang dapat mengganggu mobilitas dan pertumbuhan ekonomi, dan yang kelima, Proses perencanaan dan pengawasan proyek infrastruktur harus lebih ketat, termasuk mengatasi masalah perizinan dan perundang-undangan yang dapat memperlambat pengerjaan.
Sedangkan yang Keenam, Pemerintah perlu melibatkan pemangku kepentingan dan mendengarkan masukan dari masyarakat sebelum memulai proyek infrastruktur besar untuk menghindari penolakan dan konflik yang berkepanjangan.
“Saya berharap dengan adanya tol Tol Cisumdawu dapat mempermudah akses logistik dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah yang dilalui, Namun tetap pemerintah harus tetap melihat beberapa faktor tadi,” pungkasnya.