Kantor Dinsos Didemo, GMNI Tuding Bantuan PKH Tidak Transparan

SiwinduMedia.com – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Kuningan melakukan aksi demonstrasi ke Kantor Dinas Sosial kabupaten Kuningan, Senin (31/7/23).

Aksi demonstrasi dilakukan karena dirasa kurang seriusnya jajaran pemerintahan Kabupaten Kuningan dalam menyelesaikan permasalahan kemiskinan yang ada di Kabupaten Kuningan.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Kuningan, Hendra Nur’ Rochman mengatakan pada SiwinduMedia.com, GMNI Kuningan akan tetap konsisten memantau permasalahan kemiskinan di Kabupaten Kuningan sejak Kuningan diumumkan sebagai Kabupaten Miskin Ekstrim oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

“Berangkat dari hal itulah yang membuat kami tergugah hatinya untuk terus konsisten melakukan kajian-kajian di lapangan dan terus mengawal permasalahan ini dalam Upaya menseriusi permasalahan ini serta mencari solusi agar Kuningan keluar dari lingkaran kemiskinan ekstrim, namun sayangnya sampai hari ini masih saja banyak permasalahan yang terjadi di lapangan dan kami menganggap bahwa pemerintahan Kabupaten Kuningan tidak mampu menjalankan kinerjanya untuk menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten ini” ujar Hendra.

Lanjutnya, ada beberapa persoalan yang di soroti mulai dari bantuan PKH yang kurang tepat sasaran dan menurunnya angka kemiskinan tetapi secara dilapangan tidak sesuai hasil yang diharapkan.

“Kami membawa aspirasi dari masyarakat yang begitu sangat resah dengan carut marutnya penggelontoran bantuan sosial tersebut, kami menemukan permasalahan yang terjadi di masyarakat seperti halnya adanya pemotongan nominal anggaran bantuan, buku tabungan yang tidak diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), penggelontoran bantuan sosial yang tidak tepat sasaran, Keluarga Penerima Manfaat yang seharusnya layak mendapatkan bantuan tetapi tiba-tiba tidak dilayakan dan masih banyak sekali permasalahan yang terjadi di lapangan. Bagi kami itu semua jelas sudah melanggan PERMENSOS Nomor 01 Tahun 2018 yang menjadi aturan dalam terselenggaranya program tersebut” jelasnya.

Kemudian, dari DPC GMNI meminta penjelasan Kepala Dinas Sosial dan Koordinator Kabupaten Pendamping PKH terkait sejauh mana capaian-capaian kinerjanya untuk menurunkan angka kemiskinan. Masa aksi juga meminta untuk ditampilkan tabulasi data statistik penurunan angka kemiskinan.

“ Kami menyayangkan Kepala Dinas Sosial dan Koordinator Kabupaten Pendamping PKH tidak mampu menjelaskan dan menampilkan capaian-capaian kinerjanya dalam menurunkan angka kemiskinan dalam bentuk data statistik sebagai bentuk capaian dari kinerjanya,” imbuhnya.