siwindumedia.com Berita Kuningan dan Indonesia Terbaru Hari Ini
SiwinduMedia.com – Isu hangat soal mega proyek Penerangan Jalan Umum (PJU) dalam Program Kuningan Caang tahun 2023 kembali mencuat. Disinyalir program ini belum jelas kapan akan direalisasikan.
Persoalan PJU dalam Program Kuningan Caang ini awalnya mencual ke publik dengan munculnya nama Dadang Abdullah selaku Ketua Koalisi Rakyat Kuningan Anti Penidasan (Korakap). Dadang telah Audiensi dengan Komisi 3 DPRD Kabupaten Kuningan pada Mei 2023, dengan hasil audensi disepakati bahwa akan ada kunjungan dan sidak ke kantor perwakilan perusahaan dan gudang penyedia lampu PJU.
Dalam rilis terbarunya yang dikirim kepada SiwinduMedia.com, Kamis (3/8/2023), dikatakan, setelah adanya kesepakatan untuk kunjungan ke perusahaan dan dilanjutkan ke titik-titik lokasi di 5 wilayah tersebar yang dijadikan tujuan program Kuningan Caang, kesepakatan kegiatan sidak itu tidak lain adalah untuk sama-sama mengawasi pelaksanaan mega proyek Kuningan Caang yang anggarannya menyentuh angka sekitar Rp120 milliar dari bantuan APBD Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun 2023.
“Saya telah resmi berkirim surat pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023 kepada Pimpinan DPRD cq. Komisi 3 DPRD Kuningan, Dishub, Bupati Kuningan. Namun apa mau ditanya, seharusnya hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 yang dijadwalkan untuk sidak ke kantor perwakilan perusahaan di Kuningan dan gudang penyedia itu gagal, tidak sesuai rencana. Tidak ada satupun dari pihak perusahan, dinas terkait, PPK dan Komisi 3 menampakan batang hidungnya,” ucapnya bernada kesal.
Seharusnya, lanjut Dadang, pihak DPRD Kuningan yang notabenenya lembaga penyelenggara negara bersikap profesional dengan berkirim surat balasan resmi kepada dirinya, untuk adanya penjadwalan ulang kegiatan yang diinisiasi oleh Korakap. Namun hal itu ternyata tidak ada, kata Dadang, dan malah pihak DPRD membatalkan pas hari H jadwal pertemuan.
“Saya sudah menduga ada pihak-pihak yang ketakutan dan berkeberatan dengan inisiatif kegiatan sidak ini. Sieuneun Kang bisi ka balongkaran data jeung fakta progress pekerjaan PJU di lapangan ieu (Ketakutan datanya kebongkar dan fakta progres pekerjan dilapangan, red),” kata Dadang berbahasa Sunda.
Ia melanjutkan, saat ini sudah hampir 4 bulan semenjak terbitnya Surat Perintah Kerja (SPK) kepada perusahaan yang ditunjuk, namun perkembangan belum juga nampak, dan informasi pembatalan belum sampai pada dirinya.
Tepatnya pada Rabu kemarin (2/8/2023) Pukul 09.45 WIB tepat hari itu dan jam yang sama, kata Dadang, adalah jadwal titik kumpul pelaksanaan sidak. Dirinya mengaku sudah standby sejak pukul 09.00 WIB di kantor DPRD sesuai jadwal, namun selang beberapa saat, salah satu pendamping Komisi 3 DPRD Kuningan menyampaikan pembatalan secara lisan dengan alasan semua komisi acaranya sangat padat.
“Saya tidak habis pikir, nilai urgensinya Mega Proyek Kuningan Caang ini jadi bahan candaan oleh temen-teman di Komisi 3 DPRD Kuningan yang ikut bertanggung jawab,” sindirnya.
Ia berpendapat, alasan yang diutarakan Komisi 3 dan pimpinan DPRD Kuningan akan menggelar rapat pembahasan internal terkait permohonan sidak yang disampaikannya, terkesan ada dugaan / indikasi Komisi 3 ketakutan main mata dengan Dinas Perhubungan ataupun pihak eksekutif terbongkar di lapangan. Semuanya kompak bahwa kegiatan sidak akan dilaksanakan Minggu depannya.
“Saya sebagai inisiasi malah akan diundang balik untuk bersama-sama melakukan sidak ini. Aneh. Saya menyayangkan dan akan bersikap keras kepada temen-temen Komisi 3, karena sistem pengawasannya lemah terkait pelaksanaan mega proyek PJU ini. Bahkan sepertinya temen-temen DPRD, khususnya Komisi 3 terkesan sudah terbebani dengan sikap baik hatinya eksekutif soal penyelenggaraan Kuningan Caang ini,” pungkas Dadang.
Sementara itu, belum ada tanggapan dari pihak Komisi 3 DPRD Kuningan terkait kekecewaan Dadang Abdullah ini. Termasuk belum juga ada tanggapan dari pihak Dishub Kuningan terkait kelanjutan Program Kuningan Caang.
