siwindumedia.com Berita Kuningan dan Indonesia Terbaru Hari Ini
Siwindumedia.com – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengkonfirmasi adanya proses migrasi konsumen gas non subsidi, atau non public service obligation (NPSO) menuju tabung gas subsidi LPG 3 kg.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Tutuka Ariadji mengatakan, jumlah pengguna LPG 3 kg sebagai barang public service obligation (PSO) naik hingga 5 persen. Di sisi lain, pengguna tabung gas non subsidi justru menurun lebih besar.
“Untuk yang PSO kebutuhan selalu naik, 4-5 persen. Non PSO turun 10 persen tahun kemarin. Ini jadi perhatian kami, apa yang sebetulnya terjadi di lapangan, kenapa Non PSO turun, apakah terjadi switch,” ujar Tutuka dalam sesi konferensi pers digital, Kamis (3/8/2023).
Berdasar hasil penyidikan, ditemukan adanya aksi pengoplosan dari fenomena migrasi menuju tabung gas LPG 3 kg dengan harga lebih murah.
“Faktanya, ada beberapa pengoplosan. Pemerintah sedang betul-betul awasi ini,” tegas Tutuka.
Tutuka berujar, pemerintah menggelontorkan subsidi untuk LPG 3 kg dengan harga sangat murah agar bisa dinikmati konsumen yang masuk dalam kategori masyarakat miskin.
Guna menjaga ketepatan alokasi, Kementerian ESDM pun meminta bantuan Pertamina untuk ikut memantau alur distribusi tabung gas melon, mulai dari pangkalan resmi hingga ke masyarakat yang membutuhkan.
“Kita amanatkan Pertamina yang saat ini secara ruang lingkup tanggung jawab di pangkalan. Tambah dikit lah, tugas tambahan, lihat sampai konsumen atau tidak. Pemerintah juga petakan konsumen mana yang berhak dapatkan PSO,” tutur Tutuka.
Soal migrasi dari LPG non subsidi ke LPG subsidi 3 kg ini sempat disinggung oleh pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi. Dia mengatakan, hal yang menjadi salah satu penyebab kelangkaan LPG subsidi 3 kg di pasaran itu terjadi lantaran sistem distribusi yang diterapkan Pertamina adalah sistem distribusi terbuka.
Menurut Fahmy, dalam sistem distribusi terbuka konsumen yang tidak berhak mendapat subsidi bisa membeli LPG subsidi 3 kg tanpa ada sanksi. LPG subsidi 3 kg pun menjadi rebutan, sehingga menyulut kelangkaan yang berujung pada kenaikan harga. Dalam hal ini, masyarakat miskin yang terkena dampaknya.
“Pertamina harus berani mengubah sistem distribusi terbuka menjadi sistem distribusi tertutup agar LPG subsidi 3 kg diperuntukkan hanya untuk rakyat miskin yang berhak memperoleh subsidi,” ujar Fahmy, Senin malam, 24 Juli 2023.
Pertamina dapat menggunakan data dari Kementerian Sosial yang selama ini digunakan sebagai basis penyaluran bantuan langsung tunai (BLT). “Tanpa keberanian Pertamina mengubah sistem menjadi sistem trrtutup, jangan harap kelangkaan dan kenaikan LPG 3 kg bersubsidi dapat diatasi,” tutur Fahmy.
