Pemprov DKI Jakarta Diminta Prioritaskan Dana APBD 2024 untuk Atasi Masalah Banjir

SiwinduMedia.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diminta menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) pada tahun 2024 mendatang digunakan untuk program prioritas.

Sama seperti yang diungkapkan oleh Prasetyo Edi Marsudi, Ketua Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta.

“Pemprov DKI Jakarta diharapkan dapat menggunakan anggaran sebaik mungkin, terutama program-program prioritas,” kata Prasetyo dalam keterangan tertulis, Kamis (10/8/2023).

Prasetyo mengungkapkan bahwa ada sekitar 6 program prioritas yang harus diperhatikan dengan baik, yaitu diantaranya penanggulangan kemiskinan, penanganan kemacetan, penanggulangan banjir, percepatan penurunan stunting, antisipasi dampak ekonomi, dan penguatan nilai demokrasi.

Perihal penanggulangan banjir, Prasetyo mengatakan bahwa di kawasan Jatipadang dan Pasar Minggu merupakan salah satu wilayah yang yang sering terkena banjir. Hal tersebut agar segera oleh di tindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

“Saya pernah kesitu, memang itu harus segera di eksekusi (pembebasan lahan). Jadi kali di tutup tanggul tapi bawahnya ngerembes. Akhirnya ada orang meninggal disitu,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI Jakarta Joko Agus Setyono, ia mengatakan bakal terus berkomunikasi dengan warga disekitar tanggul.

Ia tak mau gegabah dalam mengambil keputusan, terutama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus mencari solusi terkait penentuan tanah yang tidak ada bukti kepemilikannya.

“Kita sangat hati-hati dalam menentukan tanah yang tidak ada kepemilikannya. Kita konsultasi beberapa minggu lalu terkait ini, ” ujar Joko.

“Kami mengundak kementrian ATR, kita hadirkan KanWil BPN juga untuk mencari solusi bagaimama menyelesaikan permasalahan tanah yang kira- kira bukti kepemilikannya tidak ada.” imbuh Joko.

Yang sebelumnya diberitakan bahwa sebesar Rp. 81, 58 triliun KUA-PPAS APBD 2024 yang tela disepakati oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berdasarkan atas hasil dari pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam Rapim gabungan.

“Badan Anggaran bersama eksekutif telah menyelesaikan pembahasan KUA-PPAS tahun anggaran 2024. Nanti pendalamannya setelah MoU di Komisi-komisi,” kata Prasetyo.