siwindumedia.com Berita Kuningan dan Indonesia Terbaru Hari Ini
Siwindumedia.com – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menjamin instansinya bakal netral jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Lembaga Antirasuah dipastikan tidak akan berpolitik.
“Di dalam tahun politik kapan pun itu terjadi KPK bersikap netral dan tidak melibatkan diri dari praktik-praktik politik atau praktis. Itu saya pastikan,” kata Firli dalam konferensi pers capaian kinerja KPK selama semester pertama tahun 2023 di gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin (14/8/2023).
KPK juga bakal melakukan kampanye penolakan serangan fajar ke masyarakat. Dua program itu dipastikan dibarengi dengan penindakan. Pelaku korupsi terkait pemilu tetap ditindak, tidak akan diimbau saja. “Untuk membuat orang takut melakukan korupsi,” tutur Firli.
Dia juga menambahkan, berbagai program dilakukan KPK dalam upaya mencegah tindak pidana korupsi, dalam hal ini money politics, yakni melalui program pendidikan Politik Cerdas Berintegritas (PCB) yang melibatkan seluruh partai politik, kader, dan pengurus Parpol.
Selain itu juga dilakukan PCB terhadap penyelenggara Pemilu, seperti KPU dan Bawaslu.
“KPK juga melakukan upaya berupa program penanaman nilai-nilai integritas kepada penyelenggara negara, selain mengkampanyekan apa yang kita sebut dengan program ‘Hajar Serangan Fajar’,” pungkas Firli.
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menambahkan, persoalan politik uang di momen pemilu masih terjadi akibat kesejahteraan masyarakat yang minim. Faktor latar belakang pendidikan warga juga akan mempengaruhi terjadinya peristiwa tersebut.
“Kenapa money politic masih berjalan? Ya saya harus sampaikan 50% masyarakat kita itu masih belum sejahtera dan 50% lebih itu juga tingkat pendidikannya belum baik,” jelas Alexander.
Alexander mengatakan pemilu yang sehat tidak hanya dibebankan kepada para peserta pemilu. Dia menilai tiap warga juga harus berkontribusi dalam menolak terjadi politik uang.
“Jadi jangan berharap saja dengan calon pimpinan atau anggota DPRD yang berintegritas, penyelenggara yang berintegrasi. Tetapi tidak kalah pentingnya adalah bagaimana rakyat masyarakat selaku pemilih itu juga berintegritas,” pungkas Alexander.
