Pemkab Garut jadi Sorotan usai Lebih Pentingkan Anggaran ke Luar Negeri Dibandingkan atasi Kemiskinan

Dian Adianto 29 Agustus 2023 Headline, Keuangan, Pemerintahan 14 Views

Siwindumedia.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk menyelesaikan masalah kemiskinan ekstrem Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut pada 2023. Pasalnya, mereka memasukkan dana ke luar negeri sampai ratusan juta rupiah.

“Kita menemukan daerah, nih kita sebut lah, Kabupaten Garut, Rp784 juta untuk perjalanan dinas ke luar negeri,” kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan dalam telekonferensi pada Selasa (29/8/2023).

Pahala mengaku heran dengan anggaran sebanyak itu untuk perjalanan dinas luar negeri. Pahala mengaku sempat mempertanyakan keterkaitan perjalanan dinas luar negeri itu dengan mengurangi kemiskinan.

“Kita sampai nanya, ‘urusannya apa ya, Pak sama (program penyelesaian masalah kemiskinan)’,” ucap Pahala.

Pahala meyakini tidak ada korelasi antara perjalanan ke luar negeri dengan kemiskinan ekstrem di daerah Garut. Apalagi, kata Pahala, pihaknya juga menemukan Pemkab Garut tidak menganggarkan bansos untuk mengatasi kemiskinan warga.

Dia mengatakan Pemkab Garut memiliki anggaran Rp 799 miliar untuk program pemberantasan kemiskinan ekstrem. Namun, di dalamnya, masih ada anggaran untuk honor hingga belanja alat kantor.

Baca Juga: Ketika Hukum Bertemu Politik: Kasus Muhaimin sebagai Cerminan Politisasi di Indonesia

“Kita lihat daerahnya, kita cari dan ternyata ketemu bahwa di Kabupaten Garut anggaran kemiskinan ekstremnya udah bener nih Rp 799.305.947.474, persentasenya oke,” ujarnya.

Seharusnya, kata Pahala, anggaran tersebut difokuskan untuk pemberian bansos. Dia mengatakan anggaran itu lebih baik jika benar-benar untuk warga miskin.

“Kita bilang kan basic-nya dia kasih bansos dong, walaupun dapat dari pusat, tapi memperkuat itu akan lebih baik,” ucapnya.