Siwindumedia.com – Partai Amanat Nasional (PAN) buka suara mengenai aksi Ketua Umum Zulkifli Hasan (Zulhas) yang membagikan Rp 50 ribu kepada warga. PAN menegaskan aksi tersebut bukan dalam rangka kampanye.
Video itu diunggah oleh akun TikTok resmi PAN @amanatnasional, meski belakangan sudah dihapus. Banyak pihak yang kemudian merasa Zulhas telah mempraktikkan politik uang.
Meski demikian, Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi membantah tuduhan politik uang.
Ia mengatakan jika tidak tepat bila video “PAN, PAN, PAN bagi-bagi gocapan” dikaitkan dengan politik uang. Menurutnya, dalam video itu tidak ada narasi yang mengarahkan ke kampanye.
“Hal itu tidak ada kaitannya dengan kampanye PAN. Tidak ada narasi untuk memilih atau mencoblos PAN. Makanya tidak tepat jika dikatakan menjurus ke politik uang,” kata Viva kepada wartawan, Rabu (13/9/2023).
Dia mengaku, sudah kebiasaan Zulhas membagikan uang tunai ketika menemui masyarakat. Namun, Viva mengklaim tujuan menteri perdagangan itu hanya untuk sedekah seperti yang diajarkan agama.
Oleh sebab itu, Viva merasa wajar apabila pimpinan partainya itu kerap membagikan uang ataupun sembako. Bagaimanapun, lanjutnya, Zulhas pernah menjadi orang susah.
“Inilah yang membekas di hati Bang Zul untuk selalu berbuat baik dan berbagi,” katanya.
Malahan, Viva meyakini seharusnya sifat berbagai Zulhas dicontoh yang lainnya bukan malah dipermasalahkan. “Menjadi seorang dermawan itu untuk menjalankan ajaran agama agar mendapatkan pahala dari Allah, tidak untuk mendapatkan suara,” pungkas Viva.
Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai aksi pembagian uang ke masyarakat jelang pemilihan umum (pemilu) merupakan cara curang.
“Antikorupsi itu kan maknanya ya tidak dengan menebar uang untuk meraup suara misalnya, meraup dukungan dan sebagainya karena itu cara-cara curang, kan begitu ya,” kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 12 September 2023.
Menurutnya, KPK bakal terus menggaungkan program hajar serangan fajar untuk mencegah politik uang berlangsung jelang pemilu.
“Itu yang terus kami kampanyekan pada tadi itu, baik itu penyelenggara pemilunya, peserta pemilunya ataupun masyarakat,” ucap Ali.
Politik uang diyakini cuma membuat demokrasi di Indonesia menjadi rusak. KPK berharap semua pihak konsisten menolak permainan kotor tersebut.
“Itu yang menjadi fokus kami, dan kami lakukan terus menerus, karena itu sebagian bagian dari ikhtiar mengawal proses demokrasi yang berlangsung hingga nanti 2024,” tutup Ali.