Siwindumedia.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut tenaga honorer bagian administrasi di lingkungan pemerintah daerah (Pemda) banyak diisi oleh tim sukses (timses) atau atau keluarga kepala daerah. Tito juga menyebut pegawai honorer tersebut tidak punya keahlian. Hal itu diungkapkan Tito di acara ‘Penguatan APIP Melalui Pemenuhan Kebutuhan SDM …
Informasi dan Berita Honorer Terbaru Hari Ini
Ribuan Tenaga Honorer Demo di Depan Gedung DPR, Minta Diangkat Jadi ASN Tanpa Tes
Siwindumedia.com – Ribuan pegawai honorer menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Jakarta Pusat pada Senin (7/8/2023). Aksi unjuk rasa itu digelar forum non-ASN dan honorer Provinsi Jawa Tengah dan Banten. Demonstran itu terdiri dari pegawai honorer di berbagai instansi, seperti Satpol PP, Dishub, Nakes, hingga pegawai teknis lembaga …
89 Tenaga Kesehatan Baru di Kuningan Tandatangani Perjanjian Kerja PPPK
SiwinduMedia.com – Sebanyak 89 orang yang tercatat dalam Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan, menandatangani Perjanjian Kerja sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kabupaten Kuningan Tahun 2023. Acara digelar di Aula Graha Sajati Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kuningan, Jalan Raya Desa Cikaso Kecamatan Kramatmulya, Jumat (28/4/2023). …
Tegas dan Jelas Nih! Jangan Khawatir, Tenaga Honorer Tidak Akan Dihapus
SiwinduMedia.com – Saat ini masih ada simpang siur informasi di kalangan pegawai pemerintah non ASN bahwa tenaga honorer akan dihapus pada 28 November 2023, sesuai dengan aturan yang masih berlaku saat ini. “Harus ditegaskan bahwa tidak akan terjadi penghapusan dan PHK massal tenaga honorer di akhir tahun 2023 ini,” tegas …
Catat! Seluruh Tenaga Honorer Tanpa Kecuali Akan Diangkat Menjadi PPPK, DPR RI: Maksimal 28 November 2023
SiwinduMedia.com – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang, mengatakan bahwa pengangkatan dan peralihan seluruh tenaga honorer di Indonesia akan diangkat menjadi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK), oleh pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), harus dapat direalisasikan paling lama 28 November 2023 mendatang. Hal …