Kemitraan Strategis Komprehensif Khusus antara Korea Selatan dan Indonesia yang baru-baru ini diumumkan telah memusatkan perhatian pada kerja sama keamanan dan perluasan hubungan dagang. Namun mungkin hal yang paling penting terletak pada pengembangan kerja sama industri ramah lingkungan.
Pernyataan bersama yang dikeluarkan saat kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Seoul pada bulan April mencakup beberapa prioritas terkait perekonomian masa depan, termasuk kendaraan listrik, baterai, mineral penting, energi bersih, penangkapan dan penyimpanan karbon, kecerdasan buatan, dan pertumbuhan ramah lingkungan. Bidang-bidang ini mencerminkan transformasi yang lebih luas di Asia, dimana transisi energi, strategi industri dan keamanan ekonomi menjadi saling berhubungan.
Bagi Korea Selatan, perubahan ini penting. Industri Korea seperti baterai, semikonduktor, pembuatan kapal, kendaraan listrik, dan manufaktur maju sangat bergantung pada rantai pasokan yang stabil, daya saing teknologi, dan akses terhadap sumber daya strategis. Indonesia, yang memiliki salah satu cadangan nikel terbesar di dunia, telah menunjukkan pentingnya nikel bagi Korea.
Namun Jakarta tidak ingin hanya menjadi pemasok bahan baku saja. Melalui kebijakan industrialisasi hilir, Indonesia bertujuan untuk memperluas produksi baterai, manufaktur kendaraan listrik, dan kegiatan industri yang bernilai tambah lebih tinggi. Hal ini menciptakan peluang bagi perusahaan Korea yang beroperasi di sektor ini.
Kemitraan ini juga mencerminkan perubahan dalam ketahanan energi. Di masa lalu, ketahanan energi sering dikaitkan dengan pengamanan impor bahan bakar fosil. Saat ini, hal ini mencakup akses terhadap mineral penting, teknologi ramah lingkungan, rantai pasokan yang tangguh, dan kemampuan dekarbonisasi industri.
Namun optimisme harus diimbangi dengan kehati-hatian. Proyek industri ramah lingkungan berskala besar sering kali menghadapi kendala pendanaan, ketidakpastian peraturan, permasalahan lingkungan, dan penolakan lokal. Terdapat juga risiko bahwa hubungan ini akan menjadi terlalu transaksional, dimana Indonesia dipandang sebagai pemasok sumber daya dan Korea sebagai sumber investasi dan teknologi. Model seperti ini mungkin menghasilkan keuntungan jangka pendek, namun belum tentu menciptakan kemitraan ramah lingkungan yang berkelanjutan atau saling menguntungkan.
Strategi hilirisasi Indonesia telah menarik investasi asing, namun masih terdapat pertanyaan mengenai transfer teknologi, tata kelola lingkungan hidup, dan penciptaan nilai nasional dalam jangka panjang. Korea juga menghadapi risiko strategis, karena ketergantungan yang berlebihan pada rantai pasokan asing dapat menciptakan kerentanan baru meskipun negara tersebut berupaya mengurangi kerentanan yang sudah ada.
Ketegangan ini terlihat di bidang penangkapan dan penyimpanan karbon (CCS). Minat terhadap teknologi ini semakin meningkat di Asia, khususnya di antara negara-negara yang mencari cara praktis untuk melakukan dekarbonisasi industri berat. Bagi Korea, CCS dapat menjadi relevan untuk sektor-sektor seperti baja, petrokimia, dan semen. Indonesia memiliki potensi penyimpanan geologi yang signifikan dan telah menyatakan ambisinya untuk menjadi pusat CCS regional.
Referensi pernyataan bersama tersebut mengenai kerja sama CCS di masa depan, termasuk potensi penyimpanan karbon lintas batas, patut mendapat perhatian. Hal ini menunjukkan bahwa kemitraan ini mulai bergerak melampaui perdagangan tradisional menuju kerja sama dekarbonisasi industri yang berjangka lebih panjang. Namun, CCS juga menggambarkan tantangan implementasi yang lebih luas. Proyek pengelolaan karbon memerlukan modal besar, proses regulasi yang panjang, dan kepercayaan masyarakat. Tanpa model pembiayaan yang layak dan kerangka tata kelola yang kredibel, banyak proyek berisiko tetap ambisius.
Inilah sebabnya mengapa mekanisme pendanaan dan implementasi lebih penting daripada deklarasi KTT. Kemitraan pemerintah-swasta sangatlah penting dan memerlukan koordinasi tidak hanya antar pemerintah, namun juga antara dunia usaha, lembaga keuangan, dan organisasi internasional.
Korea mempunyai keunggulan institusional dalam hal ini. Green Climate Fund dan Global Green Growth Institute berkantor pusat di Korea, menempatkan negara ini sebagai pusat baru bagi pendanaan ramah lingkungan dan kerja sama keberlanjutan. Badan pengelolaan investasi negara yang baru, Danantara Indonesia, juga dapat membantu memobilisasi investasi jangka panjang untuk transisi energi dan transformasi industri.
Kemitraan Korea-Indonesia tidak boleh dinilai hanya dari jumlah perjanjian yang ditandatangani pada pertemuan tingkat tinggi. Signifikansi sebenarnya akan bergantung pada kemampuan kedua negara untuk mengembangkan proyek-proyek yang layak secara komersial, kredibel secara ekologis, dan berkelanjutan secara politik.
Di Asia, transisi ramah lingkungan terkait dengan daya saing industri, ketahanan ekonomi, dan posisi strategis. Korea dan Indonesia memiliki kekuatan yang saling melengkapi: Korea menawarkan teknologi, pengalaman manufaktur, dan kemampuan finansial, sementara Indonesia menawarkan skala pasar, sumber daya strategis, dan ambisi industri yang terus berkembang. Jika dikelola dengan baik, kemitraan ini dapat berkembang menjadi kemitraan industri ramah lingkungan jangka panjang yang akan mendukung transformasi ekonomi kedua negara.
Alland Dharmawan adalah analis energi terbarukan dan kebijakan iklim yang berbasis di Seoul. Sebelumnya beliau menjabat sebagai asisten pribadi Duta Besar Indonesia untuk Seoul dan kemudian menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden Indonesia. Ia telah mewakili perspektif pemuda di forum global termasuk COP28, COP29, UN Future Summit, dan World Bank Youth Summit.
