Home Opini Memetakan Keadilan untuk Afrika – The Korea Times

Memetakan Keadilan untuk Afrika – The Korea Times

3
0


CAPE TOWN/ADDIS ABABA — Kartu tidak pernah netral. Tentu saja mereka adalah instrumen pengetahuan, tetapi juga instrumen kekuasaan, ideologi, dan seringkali manipulasi.

Hal ini paling jelas terlihat dalam penggambaran Afrika. Selama berabad-abad, proyeksi Mercator – yang masih tersebar luas di ruang kelas, media, dan platform digital – telah mendistorsi skala Afrika yang sebenarnya, membuat salah satu daratan terluas di dunia tampak tampak kecil.

Dengan luas lebih dari 30 juta kilometer persegi (11,7 juta mil persegi), Afrika lebih luas dari gabungan Amerika Serikat, Tiongkok, India, dan sebagian besar Eropa. Namun di sebagian besar peta, ukurannya tampak sebanding dengan Greenland, yang daratannya 14 kali lebih kecil. Bukan sekedar inkonsistensi visual yang tidak berbahaya, distorsi ini telah lama membentuk narasi tentang pentingnya, sumber daya, dan potensi Afrika.

Sebuah inisiatif global, Correct the Map, berupaya mengatasi ketidakseimbangan ini, tidak hanya dengan menyesuaikan konvensi pemetaan, namun juga dengan mengatasi distorsi yang lebih dalam yang membentuk cara dunia memandang Afrika – dan cara Afrika memandang dirinya sendiri.

Proyeksi Mercator, yang dikembangkan oleh ahli geografi Flemish Gerardus Mercator pada tahun 1569, dirancang untuk navigasi maritim tetapi mengubah skalanya, terutama jauh dari garis khatulistiwa. Di era pencitraan satelit, teknologi geospasial yang canggih, dan pemetaan digital, kita tidak lagi dibatasi oleh keterbatasan teknis yang dulu menjadi alasan untuk melakukan kompromi. Sebagaimana diamati oleh para peneliti, kita sedang mendekati “titik perubahan digital” di mana presisi tidak lagi menjadi pilihan.

Namun ini bukan sekadar pertanyaan ilmiah; ini juga merupakan pertanyaan politik. Persepsi membentuk kebijakan, dan sebuah benua yang sering ditampilkan sebagai benua yang lebih kecil dari ukuran sebenarnya berisiko menjadi kurang penting secara ekonomi, strategis, dan budaya, serta memiliki implikasi yang luas terhadap keputusan investasi, negosiasi internasional, dan tata kelola global.

Generasi muda di seluruh Afrika sudah menyadari bahwa benua ini, yang merupakan rumah bagi lebih dari 1,4 miliar orang dan merupakan salah satu negara dengan perekonomian paling dinamis di dunia, tidak boleh dianggap remeh. Tidak terlalu terbebani oleh kerangka kolonial yang diwariskan dan lebih nyaman menavigasi berbagai latar budaya dan intelektual, mereka memimpin transisi menuju Afrika yang tidak picik atau reaktif, namun semakin terdefinisi dengan sendirinya.

Dalam konteks ini, keputusan Uni Afrika untuk mendukung inisiatif Koreksi Peta pada tahun 2025 merupakan momen penting, yang mencerminkan pengakuan kolektif akan pentingnya keterwakilan, tidak hanya sebagai isyarat simbolis, namun juga sebagai isu kesetaraan. Dengan menganjurkan penerapan peta yang mencerminkan ukuran sebenarnya Afrika di lembaga-lembaga internasional, termasuk PBB, para pemimpin Afrika menegaskan sebuah prinsip sederhana namun kuat: keterwakilan harus didasarkan pada kenyataan.

Pemahaman yang lebih baik mengenai skala Afrika yang sebenarnya akan mengubah cara dunia – investor, pembuat kebijakan dan mitra global – memandang geografi ekonomi dan infrastrukturnya. Ketika suatu benua terkompresi secara visual, persepsi mengenai cakupan, konektivitas, dan kepentingan strategisnya juga ikut terkompresi.

Perdagangan adalah contoh yang baik. Dari Terusan Suez hingga jalur strategis di sekitar Tanjung Harapan, benua ini terhubung dengan beberapa koridor maritim terpenting di dunia. Garis pantainya membentang lebih dari 30.000 kilometer dan merupakan rumah bagi perikanan, pelayaran, energi lepas pantai, dan ekosistem penting yang bersama-sama membentuk ekonomi biru terbesar dan paling tidak berkembang di planet ini. Di balik perairan ini terdapat infrastruktur lain yang tidak terlihat namun penting: jaringan padat kabel bawah laut yang mendukung sebagian besar ekonomi digital global.

Inisiatif Perbaiki Peta juga mempunyai dimensi budaya. Selama beberapa generasi, sistem pendidikan di seluruh dunia telah mereproduksi representasi geografis Afrika yang tidak akurat. Memperbaiki distorsi ini merupakan sebuah investasi untuk memastikan bahwa generasi mendatang – baik di Accra, Amsterdam atau Seoul – tumbuh dengan peta mental yang lebih akurat tentang dunia yang mereka tinggali.

Tentu saja, semua peta mempunyai tingkat distorsi tertentu. Tidak ada representasi datar dari bumi bulat yang sempurna. Namun hal ini tidak membenarkan kelambanan tindakan. Sebaliknya, ini adalah alasan untuk membuat pilihan yang lebih bertanggung jawab. Ketika ada alternatif yang lebih baik, sulit untuk membenarkan penerapan model yang secara sistematis salah menggambarkan seluruh wilayah.

Momentum di balik Koreksi Peta mencerminkan pergeseran global yang lebih luas. Di dunia yang saling terhubung di mana informasi mengalir dengan cepat dan pengambilan keputusan semakin didorong oleh data, maka terdapat sedikit toleransi terhadap ketidakakuratan yang ada. Tujuannya bukan untuk menulis ulang sejarah, namun untuk memperbarui alat yang kita gunakan untuk memahami masa kini.

Pada intinya, kampanye ini juga tentang martabat. Kisah Afrika telah berulang kali diceritakan dari sudut pandang yang meremehkan skala benua tersebut dan kapasitas masyarakat Afrika untuk bertindak. Memperbaiki peta akan menjadi langkah pertama yang penting menuju keterlibatan benua ini dengan caranya sendiri.

Pemerintah, organisasi internasional, lembaga pendidikan dan perusahaan teknologi harus bekerja sama untuk mengadopsi proyeksi peta yang lebih akurat. Hal ini tidak rumit secara teknis dan tidak terlalu mahal, namun konsekuensi dari perubahan tersebut bisa sangat besar.

Bagaimanapun, peta bukanlah representasi ruang yang sederhana. Mereka juga mencerminkan cara kita memandang satu sama lain dan oleh karena itu harus mencerminkan dunia sebagaimana adanya. Afrika tidak perlu diperluas. Anda akhirnya harus melihatnya.

Carlos Lopes, mantan sekretaris eksekutif Komisi Ekonomi PBB untuk Afrika, adalah seorang profesor di Sekolah Tata Kelola Publik Nelson Mandela di Universitas Cape Town. Selma Malika Haddadi, mantan direktur jenderal urusan Afrika di Kementerian Luar Negeri Aljazair, adalah wakil presiden Komisi Uni Afrika. Artikel ini didistribusikan oleh Project Syndicate.