Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei mengatakan pada Kamis (18 Juni) bahwa dia menyetujui kesepakatan Iran-AS untuk mengakhiri perang di Timur Tengah, meskipun dia memiliki “pandangan berbeda” mengenai nota kesepahaman tersebut.
“Pada prinsipnya, saya memiliki pandangan berbeda (tentang nota kesepahaman), tetapi saya memberikan izin saya karena komitmen yang diberikan oleh presiden (Iran) yang terhormat kepada saya,” katanya dalam pesan yang dibacakan di televisi pemerintah.
Dia menambahkan bahwa komitmen ini bertujuan untuk melindungi “hak-hak bangsa Iran dan Front Perlawanan.”
Pernyataan tersebut menandai tanggapan pertama Khamenei terhadap perjanjian yang ditandatangani antara Presiden AS Donald Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian untuk mengakhiri konflik yang meningkat pada bulan Februari.
Menurut postingan tersebut, Khamenei mengatakan Trump telah “menggunakan segala cara” untuk mendorong tercapainya kesepakatan tersebut, dan menggambarkan langkah tersebut dimotivasi oleh “keputusasaan”.
Peringatan akan tekanan negosiasi di masa depan
Khamenei menekankan bahwa Iran tidak akan menerima tuntutan berlebihan dalam pembicaraan di masa depan dengan Washington.
Dia mengatakan dia telah menerima jaminan dari Presiden Pezeshkian bahwa perjanjian tersebut tidak akan diterima “jika pihak Amerika ingin mengajukan tuntutan yang berlebihan.”
“Jelas bahwa negosiasi tatap muka yang akan dilakukan di masa depan tidak berarti menerima sudut pandang musuh,” ujarnya.
Sinyal negosiasi langsung dengan Amerika Serikat
Dalam pernyataan terpisah yang dibacakan di media pemerintah, Mojtaba Khamenei mengatakan pembicaraan di masa depan antara Iran dan Amerika Serikat akan dilakukan secara langsung, namun mengklarifikasi bahwa keterlibatan tersebut tidak berarti penerimaan posisi Amerika.
“Jelas bahwa negosiasi tatap muka yang akan dilakukan di masa depan tidak berarti menerima sudut pandang musuh,” ujarnya.
Tidak ada penampilan publik sejak eskalasi konflik
Pemimpin tertinggi Iran tidak terlihat di depan umum sejak pecahnya perang pada bulan Februari, menyusul laporan mengenai ketidakstabilan internal dan transisi kepemimpinan selama periode konflik.
