Anak-anak Palestina “semakin kurang terlindungi” ketika Israel memaksa organisasi hak asasi manusia untuk menghentikan atau mengurangi pekerjaan mereka di wilayah pendudukan Palestina, Komite Hak Anak PBB memperingatkan pada hari Senin.
Komite tersebut mengutuk penetapan kelompok masyarakat sipil oleh Israel sebagai “teroris.” Pelabelan LSM sebagai entitas teroris memberi Israel perlindungan hukum untuk menghalangi pekerjaan kemanusiaan, termasuk serangan militer, larangan bepergian, sanksi keuangan pribadi, ancaman penangkapan, penghancuran catatan dan, dalam beberapa kasus, “ancaman sanksi sekunder terhadap mitra.”
Komite ini terdiri dari 18 ahli independen yang bekerja di Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB (OHCHR).
Peringatan tersebut tidak menyebutkan nama organisasi mana pun yang mereka maksud, namun pada tahun 2021, Israel melarang enam LSM besar Palestina, termasuk Adameer, Al-Haq, Pusat Penelitian dan Pengembangan Bisan, Pertahanan untuk Anak Internasional – Palestina, Persatuan Komite Pekerjaan Pertanian, dan Persatuan Komite Perempuan Palestina.
Pada bulan Januari tahun ini, lebih dari 50 LSM internasional yang beroperasi di wilayah pendudukan Palestina memperingatkan bahwa langkah-langkah pendaftaran baru-baru ini yang diberlakukan oleh Israel mengancam akan menghentikan operasi mereka pada saat kebutuhan kemanusiaan sangat mendesak di Gaza.
